INSIDE SUMBAWA BARAT

Sumbawa Barat - Mantan Anggota DPRD Sumbawa Barat Mustakim Patawari LM, S.TP. M.Si, angkat bicara terkait isu rencana pembangunan bandara Kiantar, yang saat ini tengah melakukan tahapan pembebasan lahan. Kepada wartawan belum lama ini, Mantan anggota DPRD Dapil II mengatakan setelah mencermati dan mengikuti perkembangan dan pemberitaan seputar isu bandara Kiantar, dirinya mempertanyakan dasar pembangunan bandara tersebut kepada pemerintah KSB, di bawah kepemimpinan Firin-Fud jilid 2. "Pemerintah ini sebenarnya bekerja untuk siapa?," pembebasan lahan yang katanya kurang lebih 100 hektar dasarnya apa? kesepakatannya bagaimana, ? siapa yang order dan apa dasar hukumnya?," tanya Mustakim, yang juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat seraya menyinggung, apakah tim 12 yang di bentuk telah sesuai dengan mekanisme yang ada. Sementara, relokasi pembangunan bandara baru itu, lanjut Mustakim bukan hal yang mudah banyak hal yang harus di lalui, mulai dari pertimbangan serta kajian ya...

Sumbawa Barat - Pengamat Hukum sekaligus Advokat Muda, asal Sumbawa Barat Mulyawan, SH, mendorong Pemerintah Sumbawa Barat untuk fokus memaksimalkan Bandara Sekongkang, daripada membangun bandara baru.  Hal itu, bukan tak beralasan sebab, hingga saat ini bandara milik pemerintah daerah belum berjalan maksimal. "Sebaiknya, Pemerintah Daerah lebih mengedepankan penawaran kepada investor untuk memaksimalkan kembali Bandara Sekongkang, tentu dengan memperhatikan payung hukum yang ada, yaitu Rencana Induk Bandara (RIB) yang menelan biaya sebesar Rp. 1.135.000.000 M, sebagaimana dilakukan PT Amethys Utama waktu itu," kata Mulyawan, kepada wartawan, Kamis (27/5/2021) kemarin. Selain itu, dirinya mencermati isu dan perkembangan terkait rencana persiapan dan pembangunan bandara Kiantar, hingga kini masih menyisakan persoalan, tidak hanya terkait steatment yang awalnya akan dibangun pihak PT AMNT kemudian diralat dilakukan oleh pihak investor, belum lagi adanya sejumlah pemilik lahan y...